Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru

JAKARTA - Sistem Zonasi sekolah pada Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan memepermudah pelaksanaan kebijakan pendistribusian guru pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah ingin guru mengajar tidak hanya di sekolah favorit saja tapi bisa menyebar agar kualitas pendidikan semakin merata. Kebijakan sistem zonasi sekolah ini akan berdampak pada pendidikan seperti distribusi guru, di mana hingga saat ini masih terjadi ketidakmerataan guru.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru akan dirotasi dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan zonasi masing-masing.

“Kita akan lakukan tour of duty guru. Sebab masih banyak guru yang ngumpul di beberapa sekolah saja," Muhadjir saat diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk Zonasi Sekolah untuk Pemerataan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta.

Muhadjir optimistis guru akan bisa di distribusikan karena sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur bahwa seluruh pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja.

Dengan adanya zonasi jelas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, akan dibuat pemetaan sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru, sehingga nanti guru yang selama ini mengajar di sekolah favorit nanti harus dirotasi untuk merasakan bagaimana mengajar di sekolah nonfavorit.

Menurut Muhadjir sekolah itu bisa berstatus favorit karena gurunya juga hebat. "Dengan demikian kita bisa tahu sekolah itu bagus karena kinerja sekolah atau memang siswanya yang terpilih," jelasnya.

Kemendikbud ingin tidak ada guru yang mengajar dan pensiun di satu sekolah sejak pertama kali mengajar. Hal demikian tidak diperbolehkan, menurut Muhadjir, maksimum guru mengajar di satu sekolah hanya selama empat hingga lima tahun dan selebihnya harus dirotasi.

Muhadjir juga menginginkan agar semua guru PNS bisa mengalami dinas mengajar di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sehingga kualitas pendidikan bisa merata.

Pada akhir Juli ini Kemendikbud akan mengundang seluruh kepala dinas untuk melakukan evaluasi sistem zonasi ini. Sekaligus juga untuk mendata sehingga bisa membuat pemetaan berapa siswa yang bersekolah dalam satu zonasi dan juga distribusi gurunya.

“Kebijakan zonasi ini untuk membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru,” tuturnya.

Senada, Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti dalam kesempatan kemarin menjelaskan, distribusi guru memang sudah menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun kemauan pemerintah untuk merotasi guru ini harus dilakukan dengan kajian mendalam.

Sebab, masih banyak daerah yang kekurangan guru dan juga ada penumpukan guru. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada kajian maka distribusi guru sesuai zonasi ini tidak akan tepat sasaran.

Politikus PDIP ini menjelaskan, distribusi guru harus segera dilaksanakan agar jangan sampai persoalan guru ini menjadi penghambat pendidikan di beberapa wilayah tertentu. Dia memandang sistem zonasi memang baik dilakukan di seluruh Indonesia. Sistem zonasi menjadi bagian untuk memberikan ruang bagi siswa yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

 

Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru
Tak Lulus SBMPTN? Saatnya Pilih Kampus Terakreditasi
Sekolah Tak Boleh Kenakan Pungutan Liar
Kementerian PUPR Sasar SMK untuk Kerjasama Sosialisasi Infrastruktur
MUSIC
STAR Radio Padang Bertabur Bintang
FILM
Transformers: Age of Extinction Libatkan Animator
TREN
Ingin Tampil Gaya, Abaikan Aturan ini
BUDAYA
Merayakan Budaya Membaca, Cerita-cerita Klasik Dib